Lumajang, Babinsa Umbul Pos Ramil 0821/21 Kedungjajang Serda Hadi Susanto mendampingi giat Forum Konsultasi Publik (FKP) Pendataan Awal Regsosek 2022 di Balai Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang Lumajang, Senin (8/5/2023).
Dijelaskan, Forum Konsultasi Publik atau yang selanjutnya disingkat (FKP) adalah kegiatan dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipatif, antara penyelenggara layanan publik dengan publik atau masyarakat yang notabenenya menerima pelayanan publik.
Evaluasi menjadi penekanan, guna peningkatan layanan publik dikemudian hari. Serda Hadi Susanto berkata, pihaknya akan terus mendukung terlaksananya pelayanan publik yang maksimal, mendelegasikan program pemerintah secara maksimal.
“Komitmen TNI dalam hal ini, menjembatani antaranya publik dalam hal ini masyarakat, dengan pemerintahan desa. Dalam konteks wilayah binaan, tentu itu menjadi hal wajib, masyarakat harus mendapatkan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, didominasi oleh penyelenggara pemerintahan desa yang mengetahui secara langsung inti dari apa yang diinginkan. Jadi ini yang kita garisbawahi, keterbukaan untuk evaluasi dan perbaikan untuk kedepannya,” kata Babinsa.
Kegiatan melibatkan sejumlah stakeholder, dari internal pemerintahan desa sedari Kepala Desa, staf dan perangkat berikut lembaga – lembaga tergabung.
“Harapannya, ke depan akan terjadi pelayanan yang baik dan semakin baik, dari semua yang selama ini sudah berjalan baik,” imbuhnya. (Pendim 0821).
Dijelaskan, Forum Konsultasi Publik atau yang selanjutnya disingkat (FKP) adalah kegiatan dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipatif, antara penyelenggara layanan publik dengan publik atau masyarakat yang notabenenya menerima pelayanan publik.
Evaluasi menjadi penekanan, guna peningkatan layanan publik dikemudian hari. Serda Hadi Susanto berkata, pihaknya akan terus mendukung terlaksananya pelayanan publik yang maksimal, mendelegasikan program pemerintah secara maksimal.
“Komitmen TNI dalam hal ini, menjembatani antaranya publik dalam hal ini masyarakat, dengan pemerintahan desa. Dalam konteks wilayah binaan, tentu itu menjadi hal wajib, masyarakat harus mendapatkan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, didominasi oleh penyelenggara pemerintahan desa yang mengetahui secara langsung inti dari apa yang diinginkan. Jadi ini yang kita garisbawahi, keterbukaan untuk evaluasi dan perbaikan untuk kedepannya,” kata Babinsa.
Kegiatan melibatkan sejumlah stakeholder, dari internal pemerintahan desa sedari Kepala Desa, staf dan perangkat berikut lembaga – lembaga tergabung.
“Harapannya, ke depan akan terjadi pelayanan yang baik dan semakin baik, dari semua yang selama ini sudah berjalan baik,” imbuhnya. (Pendim 0821).
