Lumajang – Pemerintah Kabupaten Lumajang mengeluarkan imbauan tegas kepada warga yang berada di zona merah Gunung Semeru untuk segera mengungsi ke titik evakuasi resmi, menyusul peningkatan status aktivitas vulkanik Gunung Semeru menjadi Level IV (Awas) pada Rabu (19/11/2025) pukul 17.00 WIB.
Imbauan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), dan ditujukan terutama kepada warga di Desa Sumberwuluh, Jugosari, Kecamatan Candipuro, serta wilayah Kecamatan Pronojiwo yang berada pada area rawan terdampak.
“Keselamatan warga adalah prioritas utama kami. Evakuasi ini dilakukan agar setiap keluarga terlindungi, dan prosesnya sudah dirancang dengan aman dan tertib,” tegas Bunda Indah.
Pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda telah menyiapkan sejumlah titik evakuasi lengkap dengan pos kesehatan, dapur umum, serta layanan kebutuhan dasar lainnya. Relawan gabungan dan aparat pemerintah juga telah disiagakan untuk memastikan proses evakuasi berjalan cepat dan tanpa hambatan.
Sementara itu, Komandan Kodim 0821/Lumajang, Letkol Arh Anton Subhandi, S.A.P., menegaskan bahwa personel Kodim telah diperbantukan untuk memperkuat proses evakuasi, membantu distribusi logistik, serta menjaga keamanan jalur evakuasi.
“Kodim 0821 sejak awal sudah menyiagakan personel di titik-titik rawan. Kami memastikan setiap warga yang berada di zona merah dapat dievakuasi secepat mungkin. Keselamatan masyarakat adalah misi terpenting kami,” ujar Dandim.
Ia menambahkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan BPBD, Polri, relawan, dan pemerintah desa untuk melakukan pemetaan wilayah, pendampingan evakuasi kelompok rentan, serta patroli jalur yang berpotensi terdampak awan panas atau aliran lahar.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak menunda evakuasi. Ikuti arahan petugas di lapangan. Situasi Semeru saat ini memerlukan kewaspadaan tinggi dan kerja sama semua pihak,” tambahnya.
Dengan meningkatnya aktivitas vulkanik Semeru, pemerintah kembali meminta masyarakat untuk terus memantau informasi resmi dari PVMBG, BPBD, dan perangkat desa setempat, serta menghindari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. (Pendim 0821).
